 |
| Perempuan dan Kekerasan Simbolik © Ksenia Chernaya from Pexels |
Setelah menghembuskan napas terakhir, kami menyadari bahwa kami tinggal di sebuah daerah yang kental akan budaya dan adat istiadat. Untuk memenuhi kebutuhan dalam bermasyarakat tersebut, ritual tahlil dan upacara selamatan diadakan sejak hari pertama kakek meninggal hingga hari ke tujuh. Mulai dari hari pertama beliau meninggal sampai hari ke tujuh tersebut, ritual ngaji di rumah kami diadakan tiga kali sehari selama seminggu penuh. Pagi hari, saat fajar, kami harus menyajikan kurang lebih 50 tamu sarapan dan malam hari kami harus menyajikan kurang lebih 65 tamu jamuan jajanan ataupun makan malam.
Saya sangat mengapresiasi kebiasaan masyarakat dalam merespons kepergian salah satu di antara mereka ke sisi Tuhan. Tujuannya pun sudah pasti sangat mulia, untuk mengirim doa kepada jenazah secara bersama-sama dan juga dalam rangka mempererat silaturahmi tentunya. Namun, di balik itu semua, saya harus menyaksikan ibu saya sendiri menjadi robot pekerja.
Pukul dua dini hari, ketika semua orang sedang terlelap dalam buaian mimpi, ibu mulai menyiapkan bumbu untuk memasak jamuan sarapan yang harus disajikan kepada tamu setelah ngaji pagi. Setelah acara ngaji pagi selesai, ibu tak akan sempat untuk beristirahat atau sekadar leyeh-leyeh. Beliau harus menentukan menu apa yang harus kami sajikan malam ini, menyusun list belanjaan dan mulai pergi ke pasar untuk berbelanja. Kira-kira bakda zuhur, kami tiba di rumah dengan seabrek belanjaan bahan-bahan pokok makanan. Istirahat hanya sejenak, setelah itu lanjut menyiapkan bumbu dan mengeksekusi beberapa bahan pokok yang akan dihidangkan nanti malam.
Menjelang malam setelah waktu salat magrib, kerabat kami yang perempuan biasanya mulai berdatangan. Sebagai seorang perempuan yang dibesarkan dalam lingkungan patriarki, tentu saja mereka juga terkena kewajiban untuk membantu kami. Kami semua bekerja keras di dapur paling tidak sampai pukul sepuluh malam. Sementara itu, para laki-laki dewasa di sisi luar, melaksanakan tujuan mulia dari diadakannya ritual tersebut, bercengkrama satu sama lain secara mesra, mengaji, dan menikmati jamuan yang para perempuan buat bersama-sama. Ibu saya merupakan penganut ajaran agama kami yang sangat taat sehingga ia terlihat tidak mempermasalahkan beban berat yang harus menderanya. Namun, di lain sisi, saya sering mendengarnya mendesah kelelahan akibat beban kerja yang begitu panjang dan berat serta waktu tidur yang sangat sedikit.
Bagi sebagian orang, kejadian ini mungkin terdengar biasa saja. Tapi, bagi saya, ini adalah salah satu representasi dominasi maskulin dan kekerasan simbolik yang digagas Pierre Bourdieu; sebuah potret berlangsungnya kekerasan simbolik yang menjerat perempuan secara diam-diam melalui berbagai kebiasaan masyarakat sehari-hari.
Beberapa minggu silam, sebelum peristiwa dipanggilnya kakek ke sisi Tuhan, saya sempat berdiskusi dengan seorang kawan laki-laki. Kami membahas teori yang dikemukakan oleh Pierre Bourdie ini, terutama mengenai kekerasan simbolik yang mendera kaum perempuan di berbagai wilayah yang masih kental akan budaya dan adat istiadat. Setelah saya menjelaskan teori ini kepadanya, dia mengatakan teori itu tidak relate dengan keseharian yang dia hadapi.
Baca juga: Membaca Isra Miraj dari Kacamata Relativitas hingga Feminitas
“Menurutku, ini dapat disebut kekerasan hanya kalau kita mengajak mereka berpikir bahwa apa yang menjadi kebiasaannya tersebut merupakan sebuah kekerasan simbolik yang telah mengungkung perempuan selama ini. Jika kita diam dan terus mengikuti arus, mereka santai-santai saja dan menikmatinya. Kita mampu menyebut kebiasaan-kebiasaan tersebut sebagai kekerasan karena kita telah mempelajari teori ini sehingga kita mulai berpikir. Jadi, saya kira ini bukanlah suatu masalah bagi perempuan-perempuan yang tidak menyadarinya karena mereka selama ini menikmati kebiasaan-kebiasaan mereka. Mereka telah mendogma alam bawah sadar mereka sendiri bahwa memang beginilah sejatinya perempuan, kita tidak perlu repot mengusik dan mengobrak-abrik sebuah tatanan yang telah lama berlaku dalam sebuah masyarakat.”
Diskusi itu berlangsung sebelum saya menyadari beban kerja ibu saya selama tujuh hari penuh meninggalnya kakek sehingga saya sempat menerima dan ikut menyetujuinya. Namun, setelah mengalaminya sendiri, saya memutuskan untuk berpikir bahwa laki-laki itu bukannya mengutarakan pendapat yang keliru. Realita yang dia hadapi sehari-hari hanyalah berbeda dengan saya sehingga belum mampu mengantarkannya kepada kesimpulan yang saya yakini.
Memahami perbedaan gender dan jenis kelamin
Pembahasan mengenai teori Pierre Bourdieu ini akan sedikit panjang dan membutuhkan sedikit energi untuk berpikir lebih dalam dari biasanya sehingga saya harus menggarisbawahi hal-hal dasar yang mungkin perlu kamu pahami. Hal-hal dasar tersebut termasuk bagaimana seharusnya kita mampu membedakan konsep gender dan jenis kelamin sehingga hal-hal biologis yang bersifat kodrati dan berbagai peran yang dibentuk oleh sosial tidak melebur dalam satu lingkaran yang melahirkan pemahaman keliru.
Saya melihat bahwa masyarakat sudah terlanjur memaknai gender sama halnya dengan jenis kelamin (seks). Melalui dialektika dan konstruksi sosial yang terjadi secara evolusioner, konsep gender sering kali dianggap sebagai satu ketentuan mutlak dari Tuhan. Untuk sekali dua kali, hal ini boleh dimaklumi, mengingat secara sosiologis, isu-isu gender tidak dapat dipisahkan dari variabel jenis kelamin.
Tapi, sejatinya, gender merupakan seperangkat atribut dan peran sosio-kultural yang terbagi menjadi dua; feminin atau maskulin yang dikonstruksi melalui proses sosial dan bersifat dinamis. Gender dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan dimensi ruang dan waktu. Berbanding terbalik dengan gender, jenis kelamin bersifat permanen, alamiah, dan kodrati sebab jenis kelamin merupakan identitas bawaan yang membedakan antara laki –laki (jantan) dan perempuan (betina) secara biologis.
Dengan demikian, diskursus gender bermaksud memahami, mendudukkan, dan menyikapi relevansi antara laki-laki dan perempuan secara lebih proporsional dan berkeadilan. Sebab pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan sama-sama berstatus sebagai hamba Tuhan dan tidak ada yang lebih unggul kedudukannya.
Seorang perempuan pemikir Maroko yang masyhur dengan nama Fatema Mernissi pernah merumuskan satu monoteisme tauhid yang menyebutkan bahwa semua manusia tanpa memandang etnis, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, maupun kekuasaannya adalah setara di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu, diskursus gender tidak menuntut penyetaraan kodrat yang hakikatnya mutlak dan merupakan identitas bawaan sejak lahir. Diskursus gender berupaya menyetarakan pembagian hak antara laki-laki dan perempuan, sedangkan konstruksi sosial yang mengatur pembagian hak antara laki-laki dan perempuan tersebut melebur dalam konsep gender, bukan jenis kelamin. Jadi, sebetulnya sudah jelas, dalam hal menolak dan menegasi narasi-narasi yang para pejuang kesetaraan gender suarakan, seharusnya tidak ada lagi dalih yang menyebut dan membawa hal-hal kodrati ataupun takdir yang telah Tuhan tetapkan.
Menyadari dan mengidentifikasi adanya kekerasan gender simbolik
Dalam teorinya, Bourdieu berupaya menawarkan sejumlah perspektif segar dalam memahami dan mengidentifikasi gejala sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk adanya mekanisme maupun strategi dominasi yang tidak melulu menyalahkan variabel fisik sebagai sebab, tetapi juga akibat internal yang dibatinkan (habitus).
Melalui pembedahan mekanisme terhadap pelaku sosial, Bourdieu juga mengungkap satu variabel lain yang dapat menggerakkan tindakan politik. Variabel politik dan sosial tersebut kemudian dapat dipahami sebagai kesatuan antara upaya berdasarkan kesadaran diri dan tindakan kolektif. Seluruh upaya tersebut melahirkan pembagian gender dalam setiap ranah (field), yaitu ada yang mendominasi (dominasi) dan ada yang didominasi (subordinasi). Dalam hal ini, pihak dominan memegang kuasa untuk mempertahankan indeks dan tanda-tanda yang menguntungkan kepentingannya. Proses ini tidak pernah terucap, namun terus-menerus berlangsung dan diimani oleh masyarakat dalam ranah (field) tersebut.
Melihat fenomena itu, Bourdieu kemudian berpendirian bahwa ranah (field) kita dikendalikan oleh indeks dan tanda-tanda yang mendikte masyarakat tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebuah tatanan dunia yang telah terdiferensiasi secara sosial tersebut memproduksi segala hal yang harus dilakukan dan yang akan terjadi. Tatanan dunia inilah yang kemudian Pierre istilahkan sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence).
Dengan kata lain, kekerasan simbolik dapat dikatakan sebagai kekerasan halus yang menjerat pelaku-pelaku sosial tanpa mengundang resistensi, sebaliknya malah mengundang konformitas sebab sudah dilegitimasi secara sosial. Instrumen pengetahuan para dominan ditanamkan ke dalam benak individu-individu yang didominasi dalam prosesnya, melalui suatu mekanisme struktural tersembunyi yang rumit seperti familiarisasi dan sosialisasi yang tidak terasa. Mekanisme ini telah dimulai sejak dini serta berlangsung sangat lama.
Karena disposisi tersebut sudah dilembagakan sejak lama dan berkamuflase menjadi satu kesadaran individu, maka terdominasi tidak mampu menegasi instrumen pengetahuan yang telah ditegakkan tersebut, kecuali hanyalah instrumen pengetahuan yang juga dimiliki oleh para dominan. Inilah mengapa kekerasan simbolik tidak dapat ditolak ataupun dieliminasi menggunakan senjata keinginan mana pun karena instrumen pengetahuan merupakan manifestasi dari terbentuknya relasi dominasi.
Dalam persoalan gender, pihak terdominasi sebut saja perempuan, hanyalah bisa menormalisasi perbedaan posisinya dengan posisi laki-laki selaku pemegang dominasi tersebut sebagai sesuatu yang natural. Bentuk pelampiasannya adalah dengan depresiasi diri hingga penjelek-jelekan diri secara sistematis. Ini jelas bahwa kekerasan simbolik bukanlah suatu kekerasan yang dapat segera disadari dan meninggalkan indicator fisik, seperti pemerkosaan, pemukulan maupun lain-lainnya.
Mengamati gejala sosial dalam hal gender ini, Bourdieu kemudian menyebutnya sebagai dominasi maskulin. Indikatornya adalah berlakunya bias-bias gender yang mendudukkan laki-laki sebagai pemegang dominasi di atas perempuan selaku terdominasi atau tersubordinasi. Simone De Beauvoir, seorang filsuf feminis eksistensialis menyebut keadaan perempuan yang tersingkirkan ini sebagai the second sex atau sang liyan karena posisinya yang kerap kali hanya menjadi jenis kelamin kedua. Lebih spesifik, keadaan ini muncul karena justifikasi pembagian kerja berdasarkan gender yang selalu menempatkan perempuan di bidang domestik. Keadaan ini diperparah dengan penguasaan sektor publik oleh laki-laki sehingga tidak heran jika skema kekuasaan selalu berakhir di tangan laki-laki.
Relevansi dominasi maskulin dan adanya bias-bias gender di Indonesia
Indonesia menjadi satu negara yang tidak lepas dari adanya praktik-praktik gender hegemoni tersebut. Kenyataan ini tidak terelakkan sebab semenjak kecil, jika peka, kita akan mampu meraba dan menyadari berbagai gejalanya. Bahkan, dalam buku sekolah pun sudah ketahuan representasi dari berlakunya dominasi maskulin di negara ini. Kalimat ayah sedang membaca koran atau ibu sedang memasak di dapur tentu begitu amat dikenang memori hingga dewasa ini.
Saya menyadarinya baru-baru ini bahwa contoh kalimat yang diajarkan ketika mengenyam bangku pendidikan sekolah dasar tersebut bias gender atau bertendensi meminggirkan perempuan sebab upaya peminggiran tersebut diimplementasikan secara halus dan sangat tidak disadari; melalui narasi sederhana yang seolah-olah mewajarkan hal tersebut dengan menyematkannya pada contoh-contoh kalimat yang ada dalam banyak buku pelajaran sekolah. Guru yang tidak sadar gender mengajarkannya, lantas para murid mengamini dan memahaminya sebagai satu kebenaran yang nampak dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga: Perempuan dan Bumi: Rahim yang Patut Diperjuangkan
Tidak berhenti pada fenomena bias gender dalam buku pelajaran sekolah. Menginjak usia dewasa, saya perlahan-lahan dituntun lingkungan mengenal hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu. Kesadaran-kesadaran lainnya kemudian mulai muncul. Termasuk berkembangnya stigma yang diadopsi dari posisi perempuan dalam melakukan aktivitas seksual penetrasi.
Perempuan dalam posisi penetrasi dianggap sebagai pihak penerima atau objek. Praktik kepuasan diasosiasikan sebagai wujud persaingan dan hierarki. Hal ini membagi peran yang mengerucut pada satu konsepsi bahwa yang lebih aktif dalam melakukan penetrasi adalah yang lebih berkuasa serta menjadi simbol yang menentukan pihak mana yang superior (dalam hal ini laki-laki) dan pihak mana yang subordinat (dalam hal ini perempuan) atau juga siapa yang mendominasi dengan siapa yang didominasi (Foucault, 1990).
Mitos beserta asosiasinya tersebut juga melebur dalam sebagian besar situasi sosial lainnya. Di sektor publik misalnya, keterlibatan perempuan kini tidak lagi dijadikan indikator sebagai finalnya emansipasi. Meskipun penelitian baru-baru ini menayangkan adanya peningkatan signifikan jumlah perempuan yang memperoleh akses pendidikan layak sebagaimana laki-laki dan juga bertambahnya jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, indikator tersebut tidak lantas mengeliminasi kekerasan, subordinasi, marginalisasi, ataupun bentuk penindasan lain terhadap perempuan. Beberapa kalangan malah menilai angka partisipasi tersebut hanyalah memindahkan sejumlah persoalan gender yang menimpa perempuan dari sektor domestik ke sektor publik.
Bourdieu juga berpandangan demikian. Beliau tidak menyambut terbukanya sektor publik bagi kaum perempuan sebagai satu kemajuan yang telah mengeliminasi persoalan-persoalan gender selama ini, kecuali hanyalah bagian sintesa dari kekerasan yang lebih terstruktur dan simbolik.
Beberapa fakta konkret sehari-hari yang bisa dicontohkan misalnya, pemetaan peran diskriminatif dalam dunia kerja. Laki-laki lebih sering ditunjuk sebagai ketua dalam suatu organisasi tertentu. Pada sisi lain, posisi perempuan masih tetap termarginalisasi. Mereka lebih lekat pada pekerjaan yang menampilkan sisi-sisi identik dengan corak “kerja sukarela” dan feminin seperti sekretaris atau bagian logistik.
Tidak cukup sampai disitu, pemetaan peran tersebut juga terbungkus rapi dalam sektor publik lainnya yang kerap mengampanyekan satu ideologi atau tatanan tertentu secara halus dan tersembunyi. Misalnya, objektifikasi perempuan pada layar televisi yang menampilkan mereka hanya sebatas pendukung visual maupun aspek estetika semata. Adapun persoalan serupa lainnya seperti stigma mengenai suatu pekerjaan maupun peran yang menjadi seolah-olah terhormat dan tinggi kedudukannya jika dilakoni oleh laki-laki dan terkesan rendah bilamana dilakoni oleh perempuan. Dengan kata lain, letak kehormatan pekerjaan tidak dinilai berdasarkan kualitas individu semata, tetapi juga jenis kelamin yang memerankannya.
Baca juga: Objektifikasi Perempuan dan Relasi Kuasa dalam Obrolan Hotman Paris dan Raffi Ahmad
Fenomena sosial yang penulis uraikan di atas sepertinya masih terlalu singkat dan sangat sedikit untuk mewakili seluruh praktik dominasi maskulin yang terjadi dalam realita sehari-hari. Namun, sangat disayangkan, kolom ini terlalu singkat untuk mempresentasikan semua kekerasan simbolik yang secara rapi menimpa perempuan-perempuan Indonesia dalam kurun waktu lama.
Mengutip Bourdieu, apa pun yang abadi dalam sejarah merupakan hasil dari proses historis eternalisasi. Dalam upaya membedah dominasi maskulin yang berlangsung abadi tersebut, Bourdieu menawarkan rekonstruksi sejarah kerja historis dehistorisasi. Terutama mengevaluasi struktur subjektif dan objektif dominasi maskulin.
Sejak laki-laki dan perempuan dilahirkan, praktik dominasi maskulin sudah berlangsung sepanjang zaman. Berangkat dari tumbuh suburnya kekerasan simbolik yang disaksikan melalui pelbagai bentuk bias gender di Indonesia, perempuan diharapkan mampu memukul mundur para agen dan institusi yang menurut Bourdieu berkontribusi dalam melestarikan praktik dominasi maskulin dalam sejarahnya.
Lebih lanjut, Bourdieu secara terang-terangan menuding gereja, negara, dan sekolah sebagai agen yang menyuburkan dominasi maskulin tersebut meskipun melalui proporsi dan jalan yang berbeda-beda. Ketiga lembaga ini yang secara turun-temurun melestarikan nilai-nilai patriarki dalam proses pembentukan tiap individu.
Gereja maupun ruang lingkup religiusitas lain membentuk struktur historis masyarakat dengan simbol hingga teks sakral liturgi melalui ruang dan waktu yang dogmatis. Sekolah merancang konstruksi hierarki secara mandiri yang berkonotasi seksual. Negara juga meratifikasi perintah dan mengembangkan berbagai hukum yang teksnya kerap kali bertendensi melanggengkan praktik-praktik patriarki. Proses ini berlangsung melalui budaya pembagian antara peran maskulin dan feminin, publik dan domestik, superior dan inferior, hingga dominasi dan subordinasi.
Comments
Post a Comment